Koherensi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi

Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si.

1/27/20231 min read

Substansi tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori (basic theoretical fondations) tentang Koherensi Paradigma New Public Service (NPS) dengan Kebijakan Kewarganegaraan (PKn). Namun karena tulisan dari para pakar yang membahas secara spesifik mengenai koherensi yang menyangkut kedua variabel tersebut belum berhasil penulis temukan, maka tulisan ini lebih bersifat penjelajahan akademik, dalam ruang dan kapasitas akademik yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan 2 (dua) konsekwensi, yaitu pertama; dipandang perlu menyajikan landasan-landasan teori dari 2 (dua) substansi yang dibahas yaitu 1) Paradigma New Public Service (NPS) dan 2) PKn sebagai Domain Kebijakan Publik. Konsekwensi kedua ialah bahwa tulisan ini lebih bersifat komprehensif dan meluas (breadth) ketimbang mendalam (depth), karena penulis memandang perlu menyajikan landasan teori yang relatif memadai. Implikasinya pandangan-pandangan para ahli terkait 2 (dua) variabel tersebut banyak dirujuk sedemikian rupa sehingga mendekati aslinya. Dengan kata lain dalam tulisan ini penulis tidak banyak menggunakan teknik pengutipan paraprase sebagaimana dituntut dalam model penulisan artikel untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.

Secara garis besar substansi makalah ini terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu 1) Gagasan inti kebijakan publik, 2) Landasan teoritik Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai domain kebijakan publik, 3) Gagasan inti Paradigma NPS (diawali uraian tentang gagasan inti Old Public Administration (OPA) dan New Public Management (NPM)), dan 4) Koherensi Paradigma NPS dengan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan.